Portalmiliter | Sukabumi ,-Aliansi masyarakat peduli pendidikan yang juga ikut tergabung di dalam nya beberpa organisasi Wartawan , Mio , IWO-INDONESIA, GAPSS , dan PJKK pada Maret melakukan Audensi dengan dinas pendidikan kab Sukabumi yang juga di hadiri oleh ketua DPRD kab Sukabumi serta jajarannya , semata mata atas keperdulian nya akan pendidikan di kab Sukabumi yang punya mutu pendidikan rendah . Dan ini sangat di sayanv kan sekali .
Ada beberpa poin yang di sikapi oleh aliansi yaitu :
1. Perihal dengan Program Indonesia Pintar yang dinilai masih banyak sekali hal yang harus diperbaiki dalam hal penyalurannya,
2. Kurikulum Pembelajaran
3. Indeks mutu Pendidikan yang masih rendah.
4. Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Sukabumi.
5. Banyaknya bangunan sekolah yang berdiri diatas tanah kas Desa ataupun HGU.
6. Kurang maksimalnya peran serta Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Itu materi utama dalam audensi tersebut .
Setelah acara usai dinas pendidikan melalui sekrtaris dan kepala dinas yang saat itu masih memegang jabatan sebelum paripurna menyampaikan bahwa enam poin tersebut akan segera di sikapi .
Sampai saat ini belum ada 6 poin yang berhasil di laksanakan , sehingga ketua DPD IWO-INDONESIA Kabupaten Sukabumi HERIYADI Kembali mengingat kan dan pertanyakan tersebut kepada kepala Dinas pendidikan yang masih PLT Jujun Junaedi melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat 28/04/2023, tentang enam poin yang di pertanyakan dan jawaban dari kepala dinas pendidikan adalah sebagai berikut ;
"Terima kasih atas perhatiannya, bahwa semua program pasti ada kelemahannya, perbaikan yang kami lakukan pertama kultural kedua struktural, kultural dengan membuka komunikasi antar bidang karena alur pekerjaan lintas bidang, struktural melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang program. Peningkatan mutu dengan program in service dan penguatan fungsi pengawas serta optimalisasi guru penggerak, untuk penataan tanah milik kita akan melakukan upaya sesuai aturan yang berlaku,"ungkap Jujun Junaedi .
"Untuk tanah sebenarnya sudah ada upaya misalnya dengan PTPN kita pinjam pake begitu pula dengan tanah desa ada beberapa opsi yang akan kami lakukan, baik dengan hak tanggungan, ataupun pengusulan hak lain sesuai UU pokok agraria, pencatatan asset bangunan itu kewenangan Disdik tapi kita tidak boleh mencatat kepemilikan aset tanah, bukan Doble tapi obyek pencatatan nya berbeda,
Kalau HGU ada permohonan ijin ke PTPN setiap tahun," terangnya.
"Kepala sekolah kosong kewenangan ditarik Pemda kami akan berkoordinasi dengan Pemda/ bksm untuk pengisian nya dan juga akan ada merger sekolah yang memenuhi syarat,"jawaban nya.
"Betul konsentrasi Disdik terhadap mutu pendidikan harus ditingkatkan, Itu kewajiban Disdik dan ke berhasilannya selain ditentukan oleh perubahan cara pandang seluruh komponen keluarga besar juga peran serta masyarakat sangat diperlukan termasuk kontrol sosial media yang profesional dan proporsional ,Khususnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Sukabumi," paparnya..
Sementra menanggapi jawaban tersebut ketua DPD IWO-INDONESIA Kabupaten Sukabumi HERIYADI sangat menyayangkan dan menduga bahwa audensi kemrin ternyata satu pun belum ada yang teralisasi , " seakan akan Dinas pendidikan tidak serius menanggapi hal ini sehingga poin poin yang di permaslah kan sampai saat ini belum ada tindakan apapun , lalu pada kemana merka , dan apakah suara masyrakat ini di anggap radio butut sehingga tidak ada hasil sama sekali , padahal dalam audensi tersebut itu di hadiri oleh ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara, dan Komisi 4 ketua dan jajaran nya," tegasnya.
" Mau maju bagaimana Kabupaten Sukabumi sementara dunia pendidikan nya seperti ini bahkan nilai mutu pendidikan nya rendah , ini jelas akibat nya SDM masyarakat Kab Sukabumi akan semakin kurang , karna dinas pendidikan sebagai corong utama memonitor , mengawasi serta menyikapi dunia pendidikan selalu lalai dalam pekerjaan nya ,dan akibat nya para siswa siswi yang masih sekolah ilmu pendidikan nya kurang maksimal ," papar nya.
" Bahkan beberapa pejabat di dinas pendidikan sulit untuk di hubungi baik itu kabid , atau sekdis kalau kita datang ke kantor selalu tidak ada , di hubungi melalui kontak telpn pun sulit bahkan no wa sama Kabid SD pun di blok ," pungkas Heriyadi saat di temui di sekretariat Iwo Indonesia DPD kab Sukabumi di jalan Citarik - Pelabuhan ratu.
( Team )
.jpg)
