Keputusan Gubernur Sulut untuk memberhentikan oknum staf khusus tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menegakkan etika, moral, serta menjaga marwah dan wibawa pemerintahan. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap perilaku menyimpang, terlebih yang mencederai rasa aman dan martabat masyarakat.
Ketua Umum LSM JARI menegaskan bahwa tindakan tegas ini patut dijadikan contoh bagi seluruh pejabat dan aparatur pemerintahan agar selalu menjaga sikap, perilaku, dan tanggung jawab moral, baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.
“Keberanian Gubernur Sulut mengambil keputusan cepat tanpa kompromi menunjukkan keberpihakan pada nilai keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ini adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi,” tegas Ketua Umum LSM JARI.
LSM JARI juga mendorong agar proses hukum tetap berjalan secara transparan dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan kepastian hukum serta efek jera, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
( Morthen )
