PortalMiliter.com | Sukabumi,- Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, HERIYADI mempertanyakan keseriusan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mengawasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026.
Menurut HERIYADI, persoalan tidak hanya terjadi di 3 sekolah. Berdasarkan data dan laporan masyarakat yang masuk ke IWO Indonesia, banyak sekolah lain yang juga bermasalah dan tidak mengikuti aturan.
_"Pertanyaannya, Dinas Pendidikan tahu atau sebenarnya tutup mata dengan banyaknya persoalan pembangunan ini? Jangan sampai ada pembiaran,"_ tegas HERIYADI.
Dari hasil pemantauan 3 sekolah di Cibadak saja sudah ditemukan pelanggaran:
1. SDN 08 Pamuruyan - Rp610 Juta
Diduga gunakan baja ringan bekas. Bertentangan dengan Juknis dan RAB.
_"Material harus baru. Ini dana APBN, bukan dana hibah,"_
2. SDN Barusawah - Rp601,5 Juta
Keselamatan kerja diabaikan. Pekerja tidak pakai APD.
_"Melanggar UU No. 1 Tahun 1970. Kalau ada korban siapa yang tanggung jawab?"_
3. SDN 03 Cibadak - Rp862,3 Juta
Pekerja tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
_"Melanggar UU No. 24 Tahun 2011. Alasan 'sedang proses' itu sudah basi,"_
HERIYADI menilai ini bukan persoalan teknis kecil, tapi gagal pengawasan.
_"Dinas punya tugas, fungsi dan wewenang pembinaan serta pengawasan. Kalau banyak sekolah bermasalah berarti sistem pengawasannya lemah. Atau memang dibiarkan?"_ sindirnya.
IWO Indonesia mendesak:
1. Dinas Pendidikan segera audit semua proyek revitalisasi 2026 di Kab. Sukabumi
2. Hentikan sementara proyek yang melanggar aturan dan K3
3. Berikan sanksi kepada Panitia yang tidak patuh
4. Buka data ke publik agar transparan
_"Kami tidak anti program pemerintah. Tapi harus sesuai UU. Jangan sampai niat memajukan pendidikan justru melahirkan masalah baru. IWO Indonesia akan terus kawal dan laporkan jika tidak ada tindakan,"_ pungkas HERIYADI.
