Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk memverifikasi langsung penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Pemantauan ini dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Sukabumi.
"Tim Pemantauan IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi turun langsung ke lokasi proyek sekolah untuk memverifikasi pelaksanaan SMKK, dimulai dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP," tegas Heriyadi kepada awak media.
Heriyadi menjelaskan, aksi turun ke lapangan ini merujuk pada kewajiban penerapan peraturan berdasarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Berdasarkan hasil investigasi awal, fokus verifikasi tim di lapangan meliputi empat poin krusial:
- Kelengkapan Dokumen RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi).
- Keberadaan Petugas K3 bersertifikat resmi di lokasi proyek.
- Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap oleh pekerja (helm, sepatu safety, rompi, dan harness).
- Pemasangan sarana pengaman, seperti pagar pengaman, rambu K3, serta jaring pengaman demi menjamin keselamatan siswa di lingkungan sekolah yang sedang dibangun.
Guna memperkuat fungsi kontrol sosial, media nasional PortalMiliter.com selaku media partner resmi IWO Indonesia juga turut menurunkan tim jurnalisnya. Langkah kolaboratif ini diambil untuk mendokumentasikan seluruh temuan di lapangan sebagai bentuk transparansi publik, sekaligus menyuarakan gerakan STOP KORUPSI UANG NEGARA.
Lebih lanjut, Heriyadi memperingatkan para kontraktor dan pihak terkait agar tidak main-main dengan keselamatan serta anggaran negara. Jika ditemukan pelanggaran berat terkait SMKK di lapangan, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi tidak ragu untuk mengeluarkan rekomendasi tegas.
"Pengawasan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan anak-anak (peserta didik) serta para pekerja di lingkungan sekolah aman, dan uang negara tidak dikorupsi. Jika SMKK tidak dijalankan, itu adalah pelanggaran fatal dan kami akan merekomendasikan penghentian sementara pekerjaan sesuai aturan yang berlaku," pungkas Heriyadi.
