Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Optimalisasi PAD Tanpa Bebani Masyarakat
Menanggapi sorotan dari Fraksi Golkar, PAN, dan PKB terkait kemandirian fiskal, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Langkah konkret yang disiapkan meliputi:
Menanggapi sorotan dari Fraksi Golkar, PAN, dan PKB terkait kemandirian fiskal, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Langkah konkret yang disiapkan meliputi:
- Digitalisasi sistem penagihan pajak dan retribusi daerah.
- Pemutakhiran data wajib pajak secara berkala dan penagihan piutang.
- Evaluasi kinerja BUMD serta pemanfaatan bonus produksi panas bumi.
- Penerapan prinsip value for money untuk efisiensi anggaran belanja secara rasional.
Ekosistem Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Desa
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, dan PPP, pemerintah menegaskan arah pembangunan 2027 tetap bertumpu pada tema "Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata".
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, dan PPP, pemerintah menegaskan arah pembangunan 2027 tetap bertumpu pada tema "Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata".
Kebijakan ini diwujudkan melalui hilirisasi produk pertanian, standardisasi, sertifikasi, serta perluasan akses pasar produk lokal. Pembangunan juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa melalui verifikasi ketat bantuan keuangan yang difokuskan pada penguatan UMKM, Koperasi, BUMDes, pasar tradisional, dan ketahanan pangan.
Infrastruktur Prioritas dan Mitigasi Bencana
Kepada Fraksi Demokrat dan PKS, Pemkab Sukabumi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pendidikan (sekolah), akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. Di sektor pelayanan dasar, pemerintah memastikan pemerataan layanan kesehatan dan keberlanjutan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Kepada Fraksi Demokrat dan PKS, Pemkab Sukabumi menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pendidikan (sekolah), akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah. Di sektor pelayanan dasar, pemerintah memastikan pemerataan layanan kesehatan dan keberlanjutan jaminan kesehatan nasional (JKN).
Selain itu, aspek kesiapsiagaan bencana turut menjadi prioritas. Pemerintah memaparkan pemasangan sistem peringatan dini berupa lima sensor sesar di lima kecamatan rawan dan lima sirene di dua kecamatan guna meminimalisir dampak risiko bencana alam.
Pemerintah menegaskan bahwa pengawasan, monitoring, dan evaluasi seluruh program kerja ini akan dikawal ketat menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Setelah penyampaian jawaban ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyerahkan dokumen RAPBD 2027 kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dan spesifik melalui rapat kerja komisi bersama setiap perangkat daerah terkait. ( adv )
