PortalMiliter.com | Sukabumi,-Mega proyek Pembangunan Alun-Alun Cibadak di Lapang Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, senilai Rp4.678.434.000 kini menjadi sorotan tajam. Proyek prestisius di bawah naungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) ini diduga kuat mengabaikan hukum dan menganggap sepele keselamatan nyawa publik.
Ironisnya, di tengah mencuatnya dugaan pelanggaran berat ini, Kepala Bidang (Kabid) yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi jalannya proyek justru terkesan menghindar dan hilang entah ke mana.
Ketua DPD Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, dengan nada geram mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penindakan tegas.
"Ini mega proyek miliaran rupiah, bukan proyek ecek-ecek puluhan juta! Jangan mentang-mentang nilai proyeknya fantastis, lalu pelanggaran di lapangan dibiarkan begitu saja. Nyawa warga dan pekerja dipertaruhkan di sini," tegas Heriyadi dalam keterangannya kepada media.
Anggaran K3 Puluhan Juta Diduga Jadi "Siluman"
Berdasarkan hasil investigasi lapangan Tim IWO Indonesia, proyek yang dikerjakan oleh PT Haruman Buana Agung ini diduga kuat melanggar Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Sesuai aturan Rencana Anggaran Biaya (RAB), proyek dengan pagu Rp4,67 miliar wajib mengalokasikan sekitar Rp70 juta hingga Rp90 juta khusus untuk pos keselamatan kerja (K3). Namun kenyataannya, kondisi di lokasi sangat memprihatinkan:
* Hanya Seng Sebelah: Area proyek di ruang publik yang ramai hanya dipagari seng tipis seadanya di satu sisi, sedangkan sisi lainnya terbuka bebas.
* Tanpa Alat Pelindung: Para pekerja konstruksi terlihat bebas beraktivitas tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dasar—hanya memakai kaos oblong tanpa helm safety, rompi, maupun sepatu pelindung.
* Membahayakan Lingkungan: Tumpukan tanah galian yang menggunung tinggi dibiarkan begitu saja tepat di sebelah warung makan warga tanpa ada pembatas atau jaring pengaman (polynet).
"Jika anggaran puluhan juta untuk keselamatan itu sudah dicairkan tetapi realisasinya zonk di lapangan, lalu ke mana uangnya? Ini ada potensi anggaran fiktif yang merugikan negara. APH dan Inspektorat harus segera mengaudit secara ketat!" tambah Heriyadi.
IWO Indonesia Desak BPKAD Tahan Pencairan Dana
Atas temuan fatal ini, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi mengambil langkah tegas dengan mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menahan dan membekukan pencairan termin pembayaran berikutnya bagi PT Haruman Buana Agung.
Penahanan termin dinilai krusial agar tidak memicu kerugian negara lebih lanjut yang bisa merusak citra tata kelola keuangan Pemkab Sukabumi dan mengancam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPKP Kabupaten Sukabumi selaku instansi pemilik proyek, serta perwakilan kontraktor PT Haruman Buana Agung, masih bungkam dan kompak menghindar dari upaya konfirmasi awak media. Publik kini menunggu keberanian Inspektorat dan APH untuk menyegel sementara aktivitas proyek sebelum jatuh korban jiwa. (Red)
