PortalMiliter | Sukabumi,-Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap capaian 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas.
Hera juga menyoroti tidak adanya komunikasi formal dari
Bupati kepada legislatif terkait evaluasi 100 hari kerja. "Hingga saat ini
belum ada penjelasan resmi dari pihak eksekutif kepada DPRD mengenai sejauh
mana program prioritas yang telah dijalankan dalam 100 hari kerja," kata
Hera Iskandar,Rabu (4/6/2025).
Padahal, menurutnya, banyak isu penting yang menjadi harapan masyarakat dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ia pun menyampaikan beberapa catatan penting yang mestinya dilaksanakan oleh Bupati-Wakil Bupati Sukabumi Asep Japar-Andreas dalam 100 hari kerja.
Transparansi proyek infrastruktur
Pemerintah diminta untuk menyosialisasikan secara menyeluruh
rencana pembangunan seluruh ruas jalan.
"Masyarakat perlu tahu jalan mana yang akan dibangun dan kapan
realisasinya,” kata Hera.
Pembentukan Satgas tenaga kerja
Hera mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) oleh
Bupati untuk memastikan proses penerimaan tenaga kerja di wilayah Kabupaten
Sukabumi berjalan secara transparan dan berdasarkan kompetensi. Hal ini
merespons keluhan adanya praktik pembayaran oleh calon tenaga kerja untuk bisa
diterima bekerja.
"Bukan hanya sidak, tapi solusi konkret untuk ke
depan," tegasnya.
Kesejahteraan guru gonorer dan tenaga medis
Hera menekankan pentingnya perhatian serius terhadap guru
honorer dan tenaga medis, terutama di rumah sakit, yang menurutnya masih
menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ia juga mendorong
pemberian jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi mereka.
Penyesuaian penerima bantuan sosial
Hera yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD itu meminta Bupati agar melakukan penyesuaian data program bantuan sosial seperti BPJS PBI, BPMT, dan PKH agar benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang tergolong miskin.
Meski demikian, politisi Partai Gerindra itu menilai positif
sejumlah program yang dicanangkan Asep Japar-Andreas yang akan dimasukan ke
dalam RPJMD 2025-2029
"Programnya bagus, tetapi saya kira belum terwujud.
Baru disosialisasikan beberapa minggu lalu saat Musrenbang RPJMD," ungkap
Hera..
Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah
kepemimpinan Asep Japar dan Andreas telah menetapkan 11 program prioritas dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Program tersebut merupakan bagian dari janji politik
pasangan “Sukabumi Mubarakah” saat Pilkada 2024, dengan visi mewujudkan
Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah.
Kesebelas program tersebut mencakup aspek pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan pemuda, perempuan, pesantren, pembangunan masjid,
pertanian, UMKM, pariwisata, perumahan layak, ruang interaksi warga, dan
infrastruktur.
Bupati Asep Japar menegaskan komitmennya untuk
merealisasikan seluruh program tersebut selama masa kepemimpinannya, khususnya
dalam bidang infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan pariwisata.
Adapun 11 program prioritas tersebut meliputi:
1. Generasi Mencrang (Generasi Mandiri, Cerdas, dan
Mencrang)
2. Sukabumi Sakti (Sehat, Kuat, dan Inspiratif)
3. Pemuda Berkarya, Sukabumi Berdaya
4. Permata Suci (Perempuan Mandiri dan Tangguh untuk Sukabumi
Cemerlang dan Inovatif)
5. Trendi (Pesantren Melek Digital)
6. Masjid Albana (Aktivitas, Lingkungan, Dibangun, dan
Dibina)
7. Motekar (Petani, Nelayan, UMKM dan IKM Mandiri dengan
Optimalisasi Teknologi secara Terarah)
8. Pariwisata Berdaya (Berstandar dan Berbudaya)
9. Pembangunan Rumah Sakinah (Hunian Sehat, Layak, Nyaman,
Aman, dan Berkah)
10. Taman Interaksi Warga (Taman Inovasi, Teknologi,
Olahraga, Kreativitas, dan Silaturahmi Warga), dan
11. Tumaninah (Infrastruktur Mantap, Terintegrasi, dan Terarah).
(Adv)