Disalah satu daerah Sebulan yang lalu dalam persidangan lanjutan kasus fee proyek pemerintah, terduga terdakwa telah menyeret seorang wartawan media on-line yang juga sempat memimpin organisasi Wartawan didaerah tersebut.
Diduga untuk "meredam" tugas sosial kontrol media terhahap proyek di kabupaten itu,Oknum Wartawan tersebut diduga mendapat jatah atau plotting tiga proyek senilai Rp6,8 Miliar dari salah satu Dinas.
Ketua IWOI kab Sukabumi Heriyadi, Mengatakan "Seyogjanya mereka tidak ikut, apalagi sampai terlibat.Sebaliknya, wartawan mesti mengawasi pelaksanaan sebuah proyek agar tidak menyimpang, terlebih itu memakai uang rakyat,"
Lanjut Heriyadi,oknum jurnalis itu telah mencoreng profesi pewarta dan melanggar Pasal 6 KEJ, Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Diuraikan olehnya.
Penafsiran menyalah gunakan profesi yakni, segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
Sedangkan suap,adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan itu sendiri.
"Tindakan demikian semakin memperburuk citra wartawan di masyarakat. Padahal, kita yang bekerja sebagai juru warta punya tanggung jawab secara moral untuk memperbaiki imej buruk tersebut," jelasnya.
Dalam elemen-elemen jurnalisme, elemen yang kelima adalah memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas.
Artinya, ketika wartawan melaksanakan tugasnya, ia memposisikan diri sebagai pemantau kekuasaan.Analoginya sederhana, karena kekuasaan itu cenderung korup, maka mesti dipantau.
"Kami menghimbau teman-teman wartawan untuk bekerja profesional sesuai KEJ. Mari bersama-sama menjaga murwah dan independensi sebagai jurnalis.Inilah saatnya membangun kredibilitas dan integritas sebagai juru warta," pungkasnya.
Jurnalis seharusnya menjalankan mandat ini, bukan malah "berselingkuh" dengan kekuasaan, seperti main proyek.Lebih dari itu, memantau kekuasaan bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
