Pernyataan
tersebut disampaikan Icang di Kantor DPP IWO Indonesia, Jl. Akhmad Yani No. 12,
Jakarta, pada Senin (06/04). Ia menekankan bahwa partisipasi publik adalah
kunci keberhasilan program nasional ini.
Icang menyoroti
ketegasan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberlakukan prinsip “No Service, No
Pay” (tiada layanan, tiada pembayaran) bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG). Berdasarkan kebijakan ini, insentif operasional yang mencapai Rp 6
juta per hari dapat langsung dihentikan jika mitra gagal memenuhi standar
operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
”Kami mendukung
penuh langkah Badan Gizi Nasional. Dengan prinsip no service no pay, tidak ada
ruang bagi kelalaian. Jika kualitas pelayanan buruk, maka tidak ada bayaran
bagi mitra tersebut,” tegas Icang.
Untuk menjamin
kualitas dan keamanan pangan, BGN menetapkan standar ketat dalam pengelolaan
SPPG :
- Tujuan
Utama : Menjamin kualitas layanan serta kepatuhan tinggi terhadap standar
keamanan pangan dan kebersihan lingkungan.
- Ketegasan
Sanksi : Insentif akan dihentikan seketika jika fasilitas SPPG tidak siap
beroperasi, gagal mencapai standar kualitas, atau tidak memiliki
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan.
- Indikator
Pelanggaran : Beberapa contoh kegagalan fatal meliputi:
◦ Terdeteksinya bakteri E.Coli pada filter air.
◦ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersumbat.
◦ Kerusakan pada chiller penyimpanan daging. - Tanggung
Jawab Mitra : Seluruh risiko operasional sepenuhnya ditanggung oleh mitra
SPPG sebagai bentuk akuntabilitas profesional.
Kebijakan ini merupakan bentuk transformasi nyata dalam tata kelola publik di Indonesia. Tujuannya bukan sekadar membagikan makanan, melainkan menciptakan sistem yang menjamin keamanan pangan bagi generasi penerus bangsa.
IWO Indonesia
berkomitmen untuk terus mengawal jalannya program ini melalui fungsi kontrol
sosial media, agar dana negara yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat
nyata bagi gizi masyarakat.
