PortalMiliter | Sukabumi, – Pola pecah paket di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi kembali terulang. Data SIRUP LKPP 2026 menunjukkan 324 paket pengadaan tayang dengan nilai total ratusan miliar, tapi mayoritas dipecah kecil-kecil untuk menghindari tender.
Ikatan Wartawan Online Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi menemukan, 6 cluster pekerjaan fisik di pasar saja sengaja dipisah jadi 30 paket. Akibatnya, anggaran membengkak.
“Kalau digabung dan dilelang, nilai 6 cluster itu wajar turun Rp 204 juta. Itu baru 6 lokasi. Total potensi pemborosan 2026 bisa tembus Rp 500-700 juta,” kata Ketua IWO Indonesia DPD kab Sukabumi, HERIYADI, Rabu (20/9/2026).
Pecah Paket Jadi Modus
Contoh paling jelas ada di Pasar Sagaranten. Pekerjaan perkerasan jalan Rp 240 juta dipisah dari perencanaan Rp 12 juta dan pengawasan Rp 7,2 juta. Padahal lokasi dan peruntukannya sama.
Pola sama terjadi di Pasar Parungkuda, Jampangkulon, Surade, dan Jampangtengah. Satu pekerjaan fisik dipecah jadi tiga paket: perencanaan, pengawasan, pekerjaan fisik.
“Ini jelas melanggar Perpres 16/2018 Pasal 10. Dilarang memecah paket untuk menghindari tender. Tapi Disdagin jalan terus,” tegas Heriyadi.
Belanja Rutin Ikut Digedein
Selain fisik, belanja rutin juga jadi sorotan. Satu paket ‘Makanan dan Minuman Rapat’ tayang Rp 200 juta di Februari 2026. ATK dianggarkan berulang tiap bulan dengan nilai Rp 131 juta di April, Rp 101 juta di Februari.
“Rapat apa habis Rp 200 juta sekali jalan? ATK Rp 131 juta sebulan itu buat siapa? Kami minta dibuka SPJ-nya,” kata Heriyadi.
Dari 324 paket, hanya 3 yang pakai E-Purchasing dan 1 seleksi. Sisanya 320 paket memakai Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung. Pola ini mematikan kompetisi harga.
IWO Indonesia DPD kab Sukabumi Minta Audiensi, Buka Dokumen
IWO Indonesia DPD kab Sukabumi sudah melayangkan surat permohonan audiensi ke Kadis Disdagin. Mereka meminta klarifikasi 20 paket paling mencolok, termasuk dokumen kontrak, HPS, SPJ, dan BAST.
“Kami nggak menuduh korupsi dulu. Tapi pola ini kalau dibiarkan adalah pemborosan keuangan negara. Kalau Kadis nggak bisa jawab, publik berhak tahu,” ujarnya.
IWO Indonesia DPD kab Sukabumi juga mendesak Inspektorat dan DPRD Komisi II untuk segera audit khusus. Data 2025 menunjukkan pola sama: Januari 2025 saja ada 46 paket perjalanan dinas senilai Rp 350 juta.
Aturan Jelas, Praktik Melawan
Perpres 12/2021 mewajibkan pengadaan barang/jasa efisien dan ekonomis. Permenkeu 49/2023 menekankan prinsip value for money. Tapi data Disdagin 2025-2026 menunjukkan arah sebaliknya.
Kalau dihitung pakai standar BPK, pemborosan dari pecah paket dan administrasi ganda bisa mencapai Rp 1 miliar lebih dalam 2 tahun.
“Anggaran rakyat jangan dijadikan bancakan kecil-kecilan. Kami akan kawal sampai tuntas,” tutup Heriyadi.
*Catatan Redaksi:*
Disdagin Kab. Sukabumi belum memberikan keterangan resmi saat berita ini ditayangkan. IWO membuka ruang hak jawab.
.jfif "Rencana Warga Mangkrak : Dana Desa Dipotong, Kepala Desa Serba Salah")
