PortalMilitetr | Sukabumi, – Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dipangkas 42% dari Rp 12,97 miliar di 2024 menjadi Rp 7,49 miliar di 2025. Namun pola belanja boros untuk acara dan jasa operasional tetap dipertahankan, sementara program langsung untuk pelaku wisata hilang.
Ketua iwo indonesia dpd kabupaten Sukabumi Heriyadi Menyampaikan
“Hasil penelusuran Data Rincian APBD 2024 dan Perbup Penjabaran Perubahan 2025 menunjukkan, penurunan anggaran tidak diikuti pergeseran prioritas ke pemberdayaan pelaku wisata.
2024: Silpa Rp 1,69 Miliar, Proyek Mangkrak
Di 2024, Dinas Pariwisata mengelola Rp 12,97 miliar dengan realisasi 87,02%. Silpa Rp 1,69 miliar terkonsentrasi di dua pos:
1.Program Ekosistem Ekonomi Kreatif anggaran Rp 2,52 miliar hanya terserap Rp 1,29 miliar. Silpa Rp 1,22 miliar atau 48,5%. Proyek fisik berupa pembangunan gedung/bangunan Rp 1,49 miliar mangkrak, terealisasi Rp 316 juta.
2.Penguatan Promosi Media anggaran Rp 2,27 miliar silpa Rp 477 juta. Tidak ada data kenaikan kunjungan wisata yang dikaitkan dengan belanja ini.” ungkapnya.
Menurut Heriyadi
“Sementara belanja operasional kantor tetap besar. Rapat koordinasi Rp 655 juta, jasa pelayanan umum kantor Rp 1,64 miliar, pakaian dinas Rp 459 juta. Bandingkan dengan pemberdayaan masyarakat destinasi yang hanya Rp 99 juta.” ujar nya .minggu 17 / 05 / 2026 di kator sekertariat iwo indonesia dpd kabupaten Sukabumi.
“2025: Berubah Jadi “Dinas Acara”, Modal Cuma 3%
Di 2025, anggaran turun jadi Rp 7,49 miliar dan 100% terealisasi di SIPD. Tapi 97% atau Rp 7,27 miliar habis untuk belanja operasi.
Pos terbesar:
-Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 2,006 miliar atau 26,7% dari total anggaran.
-Jasa Iklan/Reklame Rp 814 juta.
-Jasa Tenaga Administrasi Rp 1,21 miliar.
Belanja modal hanya Rp 221 juta, habis untuk komputer, AC, dan alat kantor. Tidak ada alokasi untuk pembangunan fasilitas wisata atau sarana destinasi.
Program pemberdayaan masyarakat destinasi yang di 2024 masih ada Rp 99 juta, di 2025 hilang. Barang untuk diserahkan ke masyarakat juga kecil, hanya Rp 24 juta.” terang nya.
“Pola yang Berulang: Besar di Acara, Minim di Output
Pergeseran dari 2024 ke 2025 memperlihatkan pola yang sama:
1.Promosi mahal, hasil tidak terukur. 2024 silpa Rp 477 juta di pos promosi. 2025 ganti baju jadi “jasa penyelenggaraan acara” Rp 2 miliar tanpa indikator kinerja jelas.
2.Belanja kantor lebih diprioritaskan. Rasio belanja operasional vs pemberdayaan pelaku wisata mencapai 30:1 di 2025.
3.Silpa proyek fisik tidak dipertanggungjawabkan. Proyek gedung ekonomi kreatif 2024 gagal, tapi tidak ada penjelasan publik dan sanksi.”ujar nya
“ Pertanyaan yang Harus Dijawab Kadis Pariwisata
1.Proyek gedung ekonomi kreatif Rp 1,49 miliar yang mangkrak di 2024 ada di lokasi mana? Apa sanksi ke PPK dan kontraktor?
2. Rp 2 miliar untuk jasa penyelenggaraan acara di 2025 digunakan untuk acara apa saja? Ada daftar peserta dan evaluasi dampaknya terhadap kunjungan wisata?
3.Iklan Rp 814 juta tayang di media mana? Bisa tunjukkan kontrak dan bukti tayang?4.Kenapa pos pemberdayaan masyarakat destinasi Rp 99 juta di 2025 dihapus?
Dengan 100% realisasi di SIPD, apa indikator kinerja Dinas Pariwisata 2025 selain “terserap”? Berapa target kenaikan kunjungan dan PAD?
Tanpa jawaban data by name by address, angka 100% realisasi di SIPD hanya menjadi catatan administrasi, bukan bukti kinerja,” pungkasnya .
Saat di komfirmasi oleh awak media kepada dinas terkait melalui sekertaris dinas dalam pesan singkat whatsap , sekdis enggan berikan satu kalimat pun untuk menjawab .
Kontak: Heriyadi ketua dpd Iwo indonesia
.jfif "Rencana Warga Mangkrak : Dana Desa Dipotong, Kepala Desa Serba Salah")
