PortalMiliter | Sukabumi,-– Pemotongan Dana Desa langsung oleh pemerintah pusat membuat rencana pembangunan hasil Musyawarah Desa di Kabupaten Sukabumi terancam mangkrak. Kepala desa kini berada dalam posisi serba salah di hadapan warganya.seakan akan Musdes Jadi Formalitas saja.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, mengatakan banyak desa sudah melaksanakan Musdes sesuai amanat Permendes PDTT No. 7/2023. Warga menyepakati prioritas program seperti perbaikan jalan, irigasi, dan ketahanan pangan. Namun, setelah anggaran dipotong, sebagian besar rencana tidak bisa dijalankan, musdes di laksanakan namun menjerat leher kepala desa karna anggran turun pun tidak akan mencapai kepada hasil musdes tiap tiap desa.
“Musdes sudah selesai, berita acara sudah ditandatangani, tapi dananya dipotong oleh pemerintah pusat . Kepala desa jadi bingung menjelaskan ke warga,” ujar Heriyadi,jumat [15/5/2026].
Pemotongan Dana Desa oleh pusat tahun ini mencapai 30–50 persen di sejumlah desa di Sukabumi. Dampaknya langsung terasa pada program padat karya, pemeliharaan infrastruktur, dan bantuan ketahanan pangan. Alokasi yang tersisa hanya cukup untuk operasional dasar pemerintahan desa.
Heriyadi menegaskan, kondisi ini mengancam kepercayaan publik terhadap mekanisme perencanaan partisipatif. Warga yang sudah meluangkan waktu mengikuti Musdes merasa suaranya tidak dihargai.
“Kalau setiap tahun Musdes hasilnya tidak dieksekusi karena dana dipotong sepihak, partisipasi masyarakat akan mati. Ini bahaya bagi demokrasi desa,” katanya.
DPD IWO Indonesia kabupaten Sukabumi mendesak pemerintah pusat membuka data alasan pemotongan serta skema realokasi anggaran. Transparansi dinilai penting agar desa tidak menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak dijelaskan ke publik.
“Kami minta ada komunikasi yang jelas. Jelaskan khususnya ke warga, kenapa dipotong dan kemana uangnya dialihkan. Jangan biarkan desa menanggung beban sendirian,” tegas Heriyadi.
"Selain kepada pemerintah pusat kami Juga meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sukabumi ,untuk bisa mensosialisasikan ini kemasyarakat , karna ini kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa terutama di bagian perbaikan jalan, irigasi, dan ketahanan pangan, adalah prioritas utama kebutuhan masyarakat
Hingga rilis ini diturunkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait langkah antisipasi bagi desa terdampak.
DPD IWO Indonesia kabupaten Sukabumi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait sesuai kaidah jurnalistik.
Kontak Media
DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi
CP: 085793811203
Email:portalmiliternews@gmail.com

