Realisasinya Rp4,02 miliar dari target Rp4,28 miliar, atau 94,05%.Angka ini bukan sekadar statistik.
Di tengah 47 puskesmas lain yang rata-rata kesulitan menembus Rp3 miliar, Cisolok membuktikan bahwa layanan kesehatan tingkat pertama masih punya daya serap masyarakat yang tinggi.
Pertanyaannya: mengapa Cisolok bisa?Ada dua kemungkinan.
Pertama, manajemen puskesmas efektif dalam penagihan dan pelayanan.
Kedua, wilayah Cisolok memang memiliki beban penyakit dan kunjungan pasien yang tinggi, sehingga potensi pendapatan retribusi besar.
Apapun alasannya, capaian ini menunjukkan satu hal: puskesmas mampu jadi sumber PAD yang signifikan jika dikelola dengan benar.Namun di sinilah ironi muncul.
Data yang sama menunjukkan belanja modal gedung di Urusan Kesehatan dipotong 57% secara kabupaten.
RSUD Palabuhanratu, misalnya, hanya merealisasikan 35,67% anggaran modal gedungnya.Jika puskesmas di lapangan sudah bekerja keras mendatangkan pendapatan, wajar publik bertanya: kemana uang itu kembali? Apakah diputar untuk memperbaiki sarana puskesmas Cisolok sendiri? Atau mengendap di SILPA Rp122 miliar yang ada di kas daerah akhir 2024?
Pemkab perlu menjelaskan skema pembagian hasil retribusi BLUD puskesmas.
Apakah 100% masuk kas daerah lalu diputuskan pusat, atau ada mekanisme bagi hasil untuk pengembangan sarana dan insentif nakes di puskesmas penghasil?Capaian Cisolok harusnya jadi model, bukan jadi beban.
Jangan sampai semangat puskesmas mencari PAD justru dipadamkan karena tidak ada kepastian alokasi kembali untuk perbaikan layanan.Jika tidak, risiko besarnya adalah: puskesmas capai target, masyarakat bayar retribusi, tapi fasilitas tetap rusak dan antrean panjang tidak berkurang.
Itu namanya memungut tanpa mengembalikan.Publik berhak tahu. Cisolok sudah membuktikan diri. Sekarang giliran Pemkab membuktikan komitmennya.
Nara sumber HERIYADI
Ketua iwo Indonesia kab Sukabumi
contacs : 08579811203
.jfif "Rencana Warga Mangkrak : Dana Desa Dipotong, Kepala Desa Serba Salah")
