Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara sekaligus Anggota Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang mengagendakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda APBD 2027.
Soroti Kemandirian Fiskal dan PAD
Selain mendorong program konkret, Fraksi Gerindra menyoroti masalah fundamental terkait struktur pendapatan daerah. Hera mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Selain mendorong program konkret, Fraksi Gerindra menyoroti masalah fundamental terkait struktur pendapatan daerah. Hera mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Saat ini, porsi Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih sangat dominan mencapai kisaran 78 persen, berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah progresif untuk mendongkrak PAD agar APBD tidak terus-menerus bertumpu pada dana pusat.
Tuntutan Implementasi Sektor Riil
Agar esensi APBD 2027 benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa, Fraksi Gerindra menuntut agar anggaran dialokasikan pada sejumlah sektor pelayanan publik prioritas dan penguatan ekonomi masyarakat, meliputi:
Agar esensi APBD 2027 benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa, Fraksi Gerindra menuntut agar anggaran dialokasikan pada sejumlah sektor pelayanan publik prioritas dan penguatan ekonomi masyarakat, meliputi:
- Penguatan Sektor Pertanian & Ketahanan Pangan: Mendorong pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta penguatan kelembagaan para petani lokal.
- Kualitas Infrastruktur: Memastikan keandalan pembangunan jalan serta konektivitas antar-kawasan untuk memperlancar rantai pasok lokal.
- Pengawasan Distribusi Pupuk: Memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran bagi para petani.
- Pemberdayaan Ekonomi: Memperkuat ekosistem industri kreatif dan rantai pasok lokal untuk mendukung sektor pariwisata daerah.
Sidang paripurna mengenai pembahasan anggaran ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, dan turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta unsur Forkopimda. Pihak eksekutif menyatakan akan menjadikan catatan kritis dari fraksi-fraksi sebagai bahan evaluasi dalam tahapan pembahasan kerja bersama komisi-komisi DPRD selanjutnya.
( AdV )
