Portalmiliter.com | Sukabumi,-Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, yang menelan anggaran Rp. 1.499.995.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, kini menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut dilaksanakan secara Swakelola oleh P2SP dengan waktu pelaksanaan 120 Hari Kalender (10 November 2026 s/d 27 Februari 2027).
Namun, hasil pantauan di lapangan diduga jauh dari konsep swakelola.
Hasil pantauan, pekerjaan di lapangan diduga tidak dikerjakan langsung oleh P2SP, melainkan dikendalikan oleh pihak ketiga / pemborong yang berasal dari luar Kecamatan Parakansalak.
Mayoritas pekerja yang terlihat di lokasi berasal dari luar Kecamatan Parakansalak, termasuk dari wilayah Jampang dan kecamatan lainnya.
Sementara itu, warga lokal Kecamatan Parakansalak yang dilibatkan hanya 5 orang. Fakta ini sangat janggal untuk sebuah proyek yang seharusnya mengedepankan swakelola dan partisipasi masyarakat setempat.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, para pekerja terlihat tidak menggunakan APK (Alat Pengaman Kerja) seperti helm keselamatan, rompi, sepatu safety, sarung tangan, dan sabuk pengaman, padahal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan berisiko tinggi seperti pembongkaran atap gedung.
Ironisnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut Tetap aktif. Siswa-siswi masih beraktivitas di area yang berdekatan dengan lokasi pembongkaran atap, tanpa adanya pembatas pengaman / safety line yang memadai. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan siswa dan pekerja.
Dari foto lapangan, atap gedung sudah dibongkar total, tinggal rangka beton. Material seperti tumpukan pasir, bata merah, dan genteng berserakan di halaman sekolah. Papan perancah bambu terpasang seadanya.
1. Pelanggaran Juknis Revitalisasi - Swakelola Dilarang Dialihkan Ke Pihak Ketiga
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen Tahun 2026, ditegaskan bahwa pelaksanaan Revitalisasi dilakukan dengan metode Swakelola oleh P2SP.
Artinya, P2SP dilarang keras menyerahkan seluruh pekerjaan kepada pemborong / pihak ketiga. P2SP wajib melaksanakan sendiri, dengan melibatkan partisipasi masyarakat, guru, komite, dan tukang lokal.
Dasar hukum:
- Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 22
- Juknis Revitalisasi Kemendikdasmen 2026: Pelaksana adalah P2SP secara swakelola, dilarang dikontraktualkan.
2. Pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Pekerja Tanpa APK
Pemberi kerja wajib menyediakan dan memastikan pekerja menggunakan APK (Alat Pengaman Kerja).
Dasar hukum:
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 14: Pengurus wajib menyediakan alat-alat pengaman kerja dan pekerja wajib memakainya.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86-87: Pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja: Wajib menyediakan APK sesuai risiko pekerjaan.
- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK): Setiap pekerjaan konstruksi wajib menerapkan SMKK, termasuk APK dan rambu pengaman.
Jika pekerja tidak memakai APK, P2SP sebagai pelaksana diduga telah mengabaikan kewajiban K3.
3. Pelanggaran Perlindungan Keselamatan Siswa - Sekolah Aktif Saat Proyek Berjalan
Sekolah yang sedang direvitalisasi wajib menjamin keselamatan peserta didik.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan Pasal 8
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9
- Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Atas temuan tersebut, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi mendesak:
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dan Kemendikdasmen untuk segera melakukan audit dan monitoring ke SMPN 1 Parakansalak.
2. P2SP untuk membuka secara transparan RAB, daftar pekerja, dan bukti pelaksanaan swakelola.
3. Pekerja wajib dilengkapi APK dan area proyek wajib diberi pembatas pengaman agar tidak membahayakan siswa.
4. Jika terbukti pekerjaan dialihkan ke pemborong, dana bantuan Rp 1,5 Miliar harus dievaluasi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak P2SP SMPN 1 Parakansalak dan pihak sekolah belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Reporter: Tim Investigasi Portalmiliter.com

