Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi yang disebut-sebut dikendalikan oleh oknum bernama Billy Wuner masih berjalan seolah tanpa sentuhan hukum. Tidak ada efek jera. Tidak ada penindakan terbuka. Tidak ada transparansi. Yang ada justru pembiaran yang mencurigakan.
Maka pertanyaan publik hari ini bukan lagi sekadar “kapan ditindak”, melainkan:
Apakah mafia BBM bersubsidi kini telah menjadi kekuatan yang lebih berkuasa dari negara?
Apakah aparat takut, dilindungi, atau justru sudah tersandera oleh jaringan mafia?
Atau jangan-jangan, hukum memang sengaja ditundukkan demi kepentingan segelintir orang?
Jika perintah gubernur saja diabaikan, lalu kepada siapa rakyat harus percaya?
Jika kejahatan terhadap subsidi rakyat kecil dibiarkan, lalu di mana makna negara hukum?
BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis mafia.
Setiap liter yang dirampok berarti:
Perampokan uang negara
Perampasan hak nelayan, petani, dan masyarakat kecil
Penghinaan terhadap wibawa pemerintah
Pembangkangan terang-terangan terhadap hukum
Diamnya aparat dalam situasi ini hanya melahirkan satu kesimpulan di mata publik:
Mafia BBM tidak kebal hukum — tetapi hukumlah yang sedang dipermalukan.
Dan bila negara terus membiarkan, maka sejarah akan mencatat:
Bukan rakyat yang melawan hukum,
melainkan hukum yang kalah oleh mafia. ( Morten )
