.jfif)
PortalMiliter.com | Sukabumi.-IWO Indonesia DPD Kabupaten
Sukabumi mendesak Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi untuk segera
mempublikasikan secara terbuka data pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia
Sekolah (BRUS).
Ketua IWO Indonesia DPD Kab. Sukabumi, HERIYADI mengatakan,
program BRUS yang materinya menyangkut kesehatan reproduksi, UU Perkawinan, dan
pencegahan nikah dini ini menggunakan anggaran negara.
"Rakyat berhak tahu. Sekolah mana saja di Sukabumi yang
sudah dapat program BRUS? Berapa kali dilaksanakan? Dan paling penting, dari
mana anggarannya? APBN atau APBD? Berapa pagunya?" tegas HERIYADI, Selasa (14/7/2026).
HERIYADI menilai keterbukaan adalah kunci agar program tidak jalan di tempat dan tidak tebang pilih.
"Jangan sampai BRUS hanya jalan di sekolah tertentu saja. Padahal masalah nikah dini dan kenakalan remaja ada di seluruh Sukabumi. Jangan ada pilih kasih," ujarnya.
IWO juga menyoroti, jika anggaran BRUS berasal dari APBN
seperti program pusat lainnya, maka masyarakat wajib tahu berapa besar dan
kemana mengalirnya.
"Ini uang rakyat. Uang pajak dari keringat kuli,
petani, ojek. Masa dipakai untuk program tapi rakyat tidak boleh tahu siapa
penerimanya," kata HERIYADI.
Sebutkan nama SMA, SMK, MA di 47 kecamatan yang sudah dan
akan menerima BRUS tahun 2025-2026.
Jelaskan sumber dana BRUS di Sukabumi. Dari APBN, APBD, atau
hibah? Total berapa dan dirinci per kegiatan.
Setelah BRUS jalan, apakah ada evaluasi? Apakah angka nikah
dini turun? Jangan sampai program bagus tapi tidak terukur.
IWO mengapresiasi materi BRUS yang komprehensif. Mulai dari
hukum, kesehatan reproduksi, psikologi remaja, sampai life skills.
"Materinya bagus. Tapi program sebagus apapun kalau
tidak transparan akan menimbulkan tanda tanya. Kami tidak menuduh, kami hanya
minta dibuka datanya," pungkas HERIYADI.
IWO Indonesia DPD Kab. Sukabumi menyatakan siap membantu
mengawal dan mensosialisasikan BRUS, asalkan dilakukan secara merata dan
akuntabel.
"Kami tunggu itikad baik Kemenag Sukabumi dalam 3 hari
ke depan untuk membuka data ini ke publik," tutupnya. ( Redaksi )
