PortalMiliter.com | Sukabumi.- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas
Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Sukabumi tahun 2026 dengan
322 paket kegiatan senilai miliaran rupiah menuai sorotan.
Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, HERIYADI,
menilai publik berhak mendapatkan penjelasan rinci terkait alokasi anggaran
tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian hingga berita ini diturunkan belum membuahkan hasil. Pihak Kadis
susah dihubungi.
HERIYADI menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai
janggal dan perlu penjelasan terbuka.
"Pos Bahan Bakar Minyak Rp599.760.000 itu untuk apa saja? 1 tahun habis 600 juta.
Kendaraan operasional Disdagin ada berapa? Ini harus dibuka," ujar
HERIYADI, Minggu (12/7/2026).
Ia juga menyoroti Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang
muncul puluhan kali dengan total lebih dari Rp1 Miliar. Ada paket Rp200.930.000
di Februari, Rp78.500.000 di Januari.
"Rapat apa yang sampai butuh anggaran segede itu?
Apakah semua rapat itu menghasilkan output untuk pedagang pasar dan IKM? Jangan
sampai ini jadi ajang pemborosan," tegasnya.
HERIYADI juga mempertanyakan dominasi metode Pengadaan
Langsung bahkan untuk paket fisik besar seperti Perkerasan Jalan Lingkar Pasar
Surade Rp350 juta.
"Paket 350 juta pakai PL? Batasannya berapa? Apakah
sudah sesuai aturan? Ini rawan," katanya.
Selain itu, duplikasi belanja Alat Tulis Kantor yang muncul 30 kali dan Sewa Hotel 15 kali
juga menjadi catatan.
"Kenapa tidak digabung saja pakai e-katalog? Biar
efisien dan transparan. Jangan sampai ada kesan pecah paket," jelasnya.
IWO Indonesia DPD Kab. Sukabumi mendesak Disdagin segera
membuka data dan melakukan konferensi pers.
"Kami tidak menuduh. Kami hanya minta transparansi. Ada
juga paket unik seperti Drone Rp20,5 juta untuk pengawasan panas bumi dan Naskah
Akademik Rp200 juta. Jelaskan manfaatnya ke masyarakat," pungkas HERIYADI.
Ia berharap Kadis dan jajaran Disdagin segera memberikan
klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
"Kami mengawal. APBD itu uang rakyat Kabupaten
Sukabumi. Harus jelas peruntukannya," tutupnya.
