• Jelajahi

    Copyright © PORTALMILITER.COM | BERITA INDONESIA TERKINI, BERITA HARI INI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    IWO-I DPD Kab Sukabumi Soroti Pelanggaran K3 Di SMAN 1 Cisolok : BPJS TK Tidak Ada , APD Di Abaikan . HERIYADI UU 1/1970 Dan SMKK Harga Mati

    PORTALMILITER.COM
    Kamis, 13 Agustus 2026, 19:54 WIB Last Updated 2026-08-13T12:54:27Z

     

    PortalMiliter.com | Sukabumi, –Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyoroti dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SMAN 1 Cisolok, Jl. Raya Cikelat Km. 03, Desa Wangunsari, Kec. Cisolok.

     

    Menurut Heriyadi, kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan hukum di lapangan. Padahal payung hukumnya sudah sangat jelas.

     

    "UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah fondasi utama K3 di seluruh sektor industri. Sementara Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK adalah aturan teknis wajib untuk proyek konstruksi," tegas Heriyadi, Kamis 13 Agustus 2026.

     

    Berdasarkan papan informasi, proyek "Rehabilitasi 4 Ruang Kelas Gedung 1" SMAN 1 Cisolok ini menelan anggaran Rp370.996.000 bersumber APBN TA 2026 dengan waktu 120 hari kalender, mulai 4 Juli 2026.

     

    Hasil monitoring IWO-I menemukan 3 poin pelanggaran:

    Pihak sekolah mengakui papan informasi kepesertaan BPJS TK belum dibuat. Padahal pekerjaan sudah berjalan lebih dari 20 hari. 

    Padahal sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Juknis Kemendikdasmen, kepesertaan wajib ada sebelum H-1 pekerjaan.

    Dokumentasi lapangan menunjukkan pekerja tidak menggunakan sepatu safety dan sarung tangan. Padahal sarana prasarana sekolah mengaku APD sudah disiapkan.

     

    "Ini sangat berbahaya. Bekerja tanpa sepatu dan sarung tangan rawan tertusuk paku, kejatuhan material. Jelas melanggar UU No. 1 Tahun 1970 dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK," ujar Heriyadi.

     

    SMKK sendiri mengatur 4 hal: keselamatan keteknikan, keselamatan pekerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

     

    IWO-I DPD Kab. Sukabumi mempertanyakan peran pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai penanggung jawab program SMA.

     

    "Program ini baik, tapi jangan sampai menelan korban karena abai aturan. Ini uang rakyat. Keselamatan pekerja adalah harga mati," pungkas Heriyadi.

     

    IWO-I mendesak pelaksana proyek, pihak sekolah, dan Dinas Provinsi segera evaluasi dan perbaikan. Jika tidak, IWO-I akan terus mengawal dan melaporkan temuan ini ke pihak berwenang.

     

    "Jangan sampai ada korban baru kita ribut. BPJS dan K3 harus jalan beriringan," tutupnya.

    Sampai berita ini di tayangkan  belum ada Kembali informasi dan jawaban pihak sekolah SMAN 1 Cisolok

    Penulis: Tim IWO-I Sukabumi | Dokumentasi: IWO-I DPD Kab. Sukabumi  


    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru

    TNI AU

    +