Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, menyatakan bahwa dari seluruh sekolah penerima bantuan revitalisasi se-Kabupaten Sukabumi, ada beberapa ditemukan tidak tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang layak serta BPJS Ketenagakerjaan tidak di laksanakan .
"Kami melihat ada pola pelanggaran yang sama di seluruh penerima bantuan revitalisasi se-Kabupaten Sukabumi. Aspek BPJS Ketenagakerjaan proyek dan penyediaan APD bagi pekerja adalah hal yang paling disorot saat ini. Banyak ketua pelaksana berlindung di balik status proyek 'swakelola' seolah-olah aturan keselamatan kerja bisa diabaikan begitu saja," ungkap Heriyadi kepada media, Minggu (6/9/2026).
Menurut Heriyadi, skema swakelola yang melibatkan komite sekolah dan masyarakat setempat seharusnya mengedepankan transparansi dan perlindungan warga yang bekerja. Ketiadaan helm proyek, sepatu pelindung, rompi, hingga tali pengaman saat bekerja di bagian atap dinilai sebagai kelalaian fatal yang mengancam nyawa.
"Juknis bantuan pemerintah itu sudah sangat jelas mengamanatkan perlindungan pekerja melalui alokasi anggaran K3. Jika pekerja tidak diproteksi dengan APD dan tidak ada jaminan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu terjadi kecelakaan kerja di lingkungan sekolah, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini murni pelanggaran regulasi ketenagakerjaan, janagn jadi alasan baru atau sedang di proses , kan seharusnya sebelum di laksanakan itu BPJS sudah siap , karna namanya celaka itu tidak dapat di prediksi , apakah bila H =1 kerja terjadi kecelakaan semntara BPJS belum siap dapat di tangani dan bukan kah itu satu masalah ? , jadi jangan buat alsan alasan Basi dengan kata kata sedang di proses , " tegasnya.
IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi juga mengkritik keras sikap pasif dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi. Heriyadi mendesak agar tim monitoring dari dinas turun secara menyeluruh ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan di atas meja atau melakukan konfirmasi formalitas melalui telepon dan bila ada yang melanggar segera tindak jangan karna kedekatan lalu di biar kan.
"Kondisi ini terjadi merata se-Kabupaten Sukabumi, artinya pengawasan dari instansi terkait sangat lemah. Disdik tidak bisa lagi memakai pola lama yang hanya berkata 'akan kami konfirmasi ke sekolah'. Harus ada tindakan tegas, evaluasi total, dan audit fisik serta administrasi ke seluruh sekolah penerima bantuan tahun ini," tambah Heriyadi.
Pihaknya memastikan akan terus mengawal persoalan pemotongan hak keselamatan pekerja ini. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran K3 dan potensi pengalihan anggaran APD/BPJS ini berpotensi kuat merugikan keuangan negara dan dapat dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).
"Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak keselamatan pekerja lokal dipangkas demi memburu keuntungan materi dalam proyek pendidikan. Kami mendesak Dinas Pendidikan segera memanggil seluruh ketua pelaksana dan kepala sekolah penerima bantuan untuk membenahi ini dalam waktu dekat,ingat jangan beralasan on proses , H-1 itu mesti sudah siap karna kecelakaan bisa terjadi di H-1 tanpa menunggu proses pembuatan BPJS " papar Heriyadi.
" Keterbukaan Publik dari dinas pendidikan baik bidang Paud , SD , SMP tentang penerima bantuan revilitasi ini pun harus terbuka , jangan sampai sulit saat di minta mana saja yang dapat , karna ini tanggung jawab bersama untuk menjadi pengontrol , pengawas dalam menggunakan Anggaran Negara , " pungkas Heriyadi
