Hujan Drone: Ancaman yang Tak Bisa Dihadang dengan Barisan Prajurit Bayangkan ratusan, bahkan ribuan drone bersenjata datang dalam satu malam. Senapan dan barisan infanteri nyaris tak berdaya menghadapinya. Drone terbang rendah, murah, sulit dideteksi, dan datang bergelombang dari berbagai arah. Logika ekonominya pun timpang. Satu drone serang hanya berharga puluhan ribu dolar, sementara rudal pencegatnya bisa ratusan kali lebih mahal. Bahkan dengan tingkat tembak jatuh 90 persen, serangan 150 drone tetap berarti sekitar 15 hulu ledak lolos dan menghantam sasaran. Bagi pasukan di darat, drone kecil jenis FPV mengubah medan tempur menjadi "zona maut". Prajurit, tank, dan konvoi logistik bisa diburu satu per satu dari jarak puluhan kilometer, oleh operator yang duduk aman jauh di belakang garis depan.
Serangan Siber: Musuh Tanpa Wujud Jika drone masih bisa dilihat di langit, serangan siber datang tanpa wujud sama sekali. Tak ada tank yang melintas perbatasan, tak ada prajurit yang bisa ditembak. Yang ada hanyalah jaringan komunikasi yang tibatiba mati, listrik padam, perbankan lumpuh, dan sistem peringatan dini tak berfungsi. Seratus batalyon infanteri pun tidak akan mampu menangkal serangan semacam ini. Pertahanannya bukan senapan, melainkan insinyur, analis keamanan, dan infrastruktur digital yang tangguh. Satu peretas yang terampil bisa menimbulkan kerusakan setara serangan militer konvensional, dengan biaya jauh lebih murah.
Pelajaran dari Ukraina Perang Rusia–Ukraina adalah laboratorium paling nyata tentang wajah perang baru. Di sanalah terbukti bahwa drone dan siber bukan lagi pelengkap, melainkan penentu. Drone menjadi pembunuh utama. Analis militer, termasuk Rob Lee, memperkirakan drone kini menyebabkan sekitar 80 persen korban di medan tempur, menurut laporan NPR awal Oktober 2026. Council on Foreign Relations mencatat angka 75–85 persen di zona maut garis depan. Ukraina, dengan jumlah tentara jauh lebih sedikit dari Rusia, mampu bertahan justru karena mengandalkan drone. Hujan drone setiap malam. Antara 14 Oktober hingga pagi 15 Oktober 2026, Rusia meluncurkan lebih dari 850 drone Shahed ke Ukraina dalam serangan nonstop, menurut Presiden Zelensky. Pada Mei 2026, Rusia bahkan melepas lebih dari 1.400 drone dalam 24 jam. Sebagian besar ditembak jatuh, tetapi yang lolos tetap menghantam kota, pembangkit listrik, dan rel kereta. Drone murah melumpuhkan aset miliaran dolar. Dalam Operasi Spiderweb pada 1 Juni 2025, intelijen Ukraina (SBU) menyelundupkan 117 drone FPV di dalam truk ke dekat pangkalan udara Rusia, sebagian berjarak ribuan kilometer dari garis depan. SBU mengklaim 41 pesawat terkena serangan, termasuk pengebom strategis. Analis independen menghitung angka yang lebih kecil, sekitar 10–13 pengebom hancur, tetapi tetap merupakan pukulan besar dari senjata yang masing-masing hanya berharga ratusan dolar. Serangan siber membuka perang. Sekitar satu jam sebelum invasi pada 24 Februari 2022, jaringan satelit KA-SAT milik Viasat diserang siber. Ribuan pelanggan di Ukraina dan puluhan ribu di Eropa kehilangan koneksi. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa kemudian menuding Rusia sengaja mengganggu rantai komando Ukraina. Siber menyasar kehidupan sipil. Pada Desember 2023, operator seluler terbesar Ukraina, Kyivstar, dengan sekitar 24,8 juta pelanggan, lumpuh akibat serangan siber. Layanan perbankan terganggu dan sistem peringatan serangan udara di Sumy sempat mati. Perlombaan produksi. Ukraina diperkirakan memproduksi sekitar 4 juta sistem robotik dan otonom pada 2025, dan menargetkan 5–6 juta pada 2026. Kekuatan tidak lagi dihitung dari jumlah prajurit, melainkan dari jumlah drone yang bisa diproduksi dan diterbangkan setiap hari.
Apa Artinya bagi Indonesia Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia justru sangat rentan terhadap pola perang semacam ini. Ribuan titik pantai, objek vital, dan pangkalan tersebar luas dan sulit dijaga hanya dengan menambah pasukan. Sebagai Kabais TNI 2011–2013, saya telah mengingatkan bahwa satuan baru harus adaptif terhadap perang siber dan drone. Pengamat lain, seperti Beni Sukadis dari Marapi Consulting and Advisory, menilai kekuatan militer modern diukur dari kemampuan mendeteksi, mengolah informasi, dan merespons cepat, bukan dari jumlah batalyon. Beberapa langkah yang mendesak: Membangun industri drone nasional yang mampu memproduksi dalam skala besar dan murah Mengembangkan pertahanan antidrone berlapis: radar, perang elektronik, dan drone pencegat Memperkuat satuan siber TNI dan melindungi infrastruktur vital seperti listrik, telekomunikasi, dan perbankan Melatih prajurit sebagai operator teknologi, bukan sekadar penembak Mengalokasikan anggaran pertahanan secara proporsional ke teknologi, bukan hanya ke struktur dan gaji
Penutup Perang masa depan sudah tiba, dan Ukraina adalah buktinya. Bangsa yang masih menghitung kekuatan dari banyaknya batalyon, tetapi lengah membangun kemampuan drone dan siber, berisiko kalah sebelum perang benar-benar dimulai. Ratusan satuan baru TNI akan bermakna hanya jika diisi dengan teknologi, keahlian, dan anggaran yang menjawab ancaman zaman ini. Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H. adalah Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI periode 2011–2013.
