PortalMiliter.com | Sukabumi,-Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, yang menelan anggaran Rp. 1.499.995.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, kini menjadi sorotan tajam.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut dilaksanakan secara Swakelola oleh P2SP dengan waktu pelaksanaan 120 Hari Kalender (10 November 2026 s/d 27 Februari 2027).
Namun, hasil pantauan di lapangan diduga jauh dari konsep swakelola.
Hasil pantauan, pekerjaan di lapangan diduga tidak dikerjakan langsung oleh P2SP, melainkan dikendalikan oleh pihak ketiga / pemborong yang berasal dari luar Kecamatan Parakansalak.
Mayoritas pekerja yang terlihat di lokasi berasal dari luar Kecamatan Parakansalak, termasuk dari wilayah Jampang dan kecamatan lainnya.
Sementara itu, warga lokal Kecamatan Parakansalak yang dilibatkan hanya 5 orang. Fakta ini sangat janggal untuk sebuah proyek yang seharusnya mengedepankan swakelola dan partisipasi masyarakat setempat.
Para pekerja terlihat tidak menggunakan APK (Alat Pengaman Kerja) seperti helm keselamatan, rompi, sepatu safety, sarung tangan, dan sabuk pengaman, padahal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan berisiko tinggi seperti pembongkaran atap gedung.
Ironisnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut tetap aktif. Siswa-siswi masih beraktivitas di area yang berdekatan dengan lokasi pembongkaran atap, tanpa adanya pembatas pengaman / safety line yang memadai.
Dari foto lapangan, atap gedung sudah dibongkar total, tinggal rangka beton. Material seperti tumpukan pasir, bata merah, dan genteng berserakan di halaman sekolah. Papan perancah bambu terpasang seadanya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan langsung oleh Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, HERIYADI, kepada jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Konfirmasi tersebut disampaikan kepada:
1. Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Sukabumi
2. Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
3. Kepala Seksi (Kasi) Sapras SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini diturunkan, ketiga pejabat tersebut belum memberikan jawaban dan tanggapan apapun atas temuan dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi Rp 1,5 Miliar ini.
> "Kami sudah melakukan konfirmasi resmi ke Sekdis, Kabid SMP, dan Kasi Sapras SMP. Tapi sampai saat ini mereka diam sejuta kata. Padahal ini menyangkut keselamatan siswa dan uang negara Rp 1,5 Miliar. Ada apa dengan Dinas Pendidikan?" tegas HERIYADI, Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi, kepada portalmiliter.com.
Sikap diam tersebut dinilai sebagai bentuk tidak adanya transparansi dan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan selaku pembina dan pengawas program revitalisasi di Kabupaten Sukabumi.
DUGAAN PELANGGARAN DAN DASAR HUKUM:
1. Pelanggaran Juknis Revitalisasi - Swakelola Dilarang Dialihkan Ke Pihak Ketiga
Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen Tahun 2026, ditegaskan pelaksanaan dilakukan dengan metode Swakelola oleh P2SP, dilarang diserahkan ke pemborong / pihak ketiga.
Dasar hukum:
- Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 22
- Juknis Revitalisasi Kemendikdasmen 2026
2. Pelanggaran K3 - Pekerja Tanpa APK
Pemberi kerja wajib menyediakan dan memastikan pekerja menggunakan APK (Alat Pengaman Kerja).
Dasar hukum:
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 3 dan Pasal 14
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86-87
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
- Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
3. Pelanggaran Perlindungan Keselamatan Siswa
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan Pasal 8
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9
- Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Atas temuan tersebut, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi mendesak:
1. Bupati Sukabumi dan Inspektorat untuk segera melakukan audit dan monitoring ke SMPN 1 Parakansalak.
2. Dinas Pendidikan untuk tidak diam dan segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
3. P2SP untuk membuka secara transparan RAB, daftar pekerja, dan bukti pelaksanaan swakelola.
4. Pekerja wajib dilengkapi APK dan area proyek wajib diberi pembatas pengaman agar tidak membahayakan siswa.
5. Jika terbukti pekerjaan dialihkan ke pemborong, dana bantuan Rp 1,5 Miliar harus dievaluasi.
Sampai berita ini diturunkan, pihak P2SP SMPN 1 Parakansalak, pihak sekolah, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi belum memberikan jawaban resmi. Redaksi membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.
Reporter: Tim Investigasi portalmiliter.com

