• Jelajahi

    Copyright © PORTALMILITER.COM | BERITA INDONESIA TERKINI, BERITA HARI INI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Tuntaskan Evaluasi Gubernur, DPRD Kabupaten Sukabumi Ketok Palu APBD 2027 dan Dua Raperda Baru

    PORTALMILITER.COM
    Senin, 16 November 2026, 21:42 WIB Last Updated 2026-11-17T04:42:15Z

     

    PortalMiliter.com | Sukabumi,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi resmi menyepakati tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, pada Senin (16/11/2026).

    Rapat terbuka yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II H. Usep ini dihadiri langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar. Turut hadir jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
    Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyetujui empat agenda utama. Agenda tersebut meliputi penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027, pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, serta persetujuan bersama atas Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
    Pimpinan Badan Anggaran DPRD melaporkan bahwa penyempurnaan APBD 2027 telah dibahas secara intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 12 November 2026 lalu. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan rancangan anggaran sesuai arahan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026.
    Sementara itu, Juru Bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan, menyampaikan laporan akhir pembahasan dua raperda yang kemudian disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 untuk Raperda tentang Desa, serta Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 untuk Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016.
    Selain pengesahan regulasi dan anggaran, DPRD juga menetapkan Propemperda Tahun 2027 melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026. Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, merinci bahwa program legislasi tahun depan memuat sembilan raperda prioritas. Rinciannya terdiri dari lima prakarsa DPRD, yakni Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Tata Kelola BUMD, Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S), Perubahan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Empat raperda lainnya merupakan prakarsa Pemerintah Daerah yang mencakup pertanggungjawaban APBD 2026, perubahan APBD 2027, APBD 2028, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    Dalam pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar mengapresiasi sinergi jajaran legislatif dalam menuntaskan seluruh pembahasan tepat waktu. Menurutnya, penyempurnaan pasca evaluasi Gubernur menjadi landasan krusial agar penetapan APBD 2027 dapat segera direalisasikan.
    Terkait Raperda tentang Desa, Bupati berharap regulasi inisiasi Komisi I tersebut menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah desa dalam berinovasi, menggali potensi lokal, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, perubahan Perda Perangkat Daerah yang memuat peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A dinilai akan memperkuat kualitas pelayanan publik serta memperjelas pemisahan fungsi kerja secara profesional.
    "Semoga kebijakan yang disetujui hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi akselerasi pembangunan, demi mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah)," ujar Bupati Asep Japar.
    Sebagai tindak lanjut, Berita Acara Persetujuan Bersama telah ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya, dua raperda yang telah disetujui akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ( adv )
    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru

    TNI AU

    +