• Jelajahi

    Copyright © PORTALMILITER.COM | BERITA INDONESIA TERKINI, BERITA HARI INI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Ketua RT Di Desa Perbawati Diterpa Isu Tidak Sedap Dugaan Pemotongan BLT Subsidi BBM , Para Ketua RT dan Tokmas Geram

    PORTALMILITER.COM
    Jumat, 16 September 2022, 12:10 WIB Last Updated 2022-09-16T05:11:04Z

     


    Foto: Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukabumi 

    Portalmiliter | SUKABUMI.-Pemerintah Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, realisasikan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) dengan penyaluran dua tahap di September 2022.


    Kepala Desa Perbawati Ruhyat Iskandar, mengatakan, dalam penyaluran BLT subsidi BBM yang disalurkan dalam dua tahap tersebut. Dengan jumlah besaran tahapan satu Rp300.000,-/KPM dan tahap dua Rp200.000,- jadi jumlah keseluruhan Rp500.000,-/KPM.


    "Alhamdulillah, penyaluran tahap satu sudah kami gulirkan dan kondusif. Meski sempat diterpa isu adanya pemberitaan disalah satu media online, dimana Kepsen Judulnya maupun narasinya tendesius dan menjastis, dimana penyaluran BLT subsidi BBM di Desa kami di duga adanya pemotongan Rp100.000,-/KPM yang dilakukan oknum ketua RT di desa kami. Kami yakin dan tegaskan subtansi terkesan ada unsur kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicek dan ditelusuri kepada para KPM," tegas Ruhyat Iskandar, saat dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM, Kamis (15/9/22).


    Ruhiyat mengungkapkan, memang sebelum pelaksanaan bantuan BLT subsidi BBM, ada beberapa ajuan aspirasi dan pengaduan dari beberapa RT dan RW supaya bisa adil dan menyeluh bagi KPM yang dinilai layak masuk dalam pembagian penerima BLT subsidi BBM. Dengan alasan agar supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.


    "Kami pihak desa tentunya tidak berkeinginan atau menyarankan apalagi mengarahkan tindakan untuk meminta atau ada kearah pemotongan yang tidak didasari kekuatan payung hukumnya, ataupun tanpa di sepakati bersama dan tuangkan dalam satu berita acara bersama. Apalagi sampai menyebutkan besaran nominal, dan semua usulan tersebut tentunya wajib kami tampung selagi itu bisa bermanfaat untuk masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut," tandas Ruhiyat.



    Dimintai tanggapannya, Agil Rachman Tokoh Masyarakat Kecamatan Sukabumi, menyangkan adanya isu pemberitaan yang dinilai tidak berdasarkan penelusuran dan pakta dilapangkan. Hasil kroscek secara langsung kepada ketua RT yang dicetuskan salah satu media online tersebut, mengaku tidak mersa di komfirmasi oleh penulis media online tersebut, baik secara by phone maupun secara langsung.


    "Sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Sukabumi, tentu sangat disayangkan adanya pemberitaan disalah satu media, bahwasannya narasi maupun steatmen diyakini tidak sesuai fakta, jangan sampai terkesan opini, bentuk kepedulian menjaga marwah nama baik warga Kecamatan Sukabumi, semua sudah diklarifikasi dan semua pihak bisa bijak dalam menerima apapun informasi yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelas Agil.


    Memang bener sebelumnya ada beberapa usulan yang dilontarkan para Ketua RT, yang memiliki usulan sangat positif dan perlu diapresiasi. Dimana dalam usulan yang didasari epenti dan disetujui secara bersama-sama, pihak penerima manfaat yang masuk dalam data tetap KPM kementerian sosial. Bisa menyasihkan sedikit bantuan yang diterima, untuk warga yang tidak masuk dalam data KPM, akan tetapi katogori keluarga tidak mampu.


    "Menurut aturan tersurat emang tidak ada payung hukumnya, tapi secara tersirat mempunyai rasa empati yang muncul dari para Ketua RT, itu harus diapresiasi sisi kepedulian terhadap warga yang dinilai perlu dibantu. Pasalnya, para ketua RT ini gardan terdepan yang merasakan secara langsung apapun ekspresi warga yang penerima bantuan dan yang tidak," tandasnya.


    Dihubungi terpisah, Sumarna Ketua RT 002/005, menambahkan, meski isu pemberitaan adanya dugaan oknum Ketua RT di Desa Warnasari, lakukan pemotongan BLT subsidi BBM, tidak mengarah ke kepemimpinan RT 002, Diyakini semua itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.


    "Disini ada 41 orang Ketua RT, selama ada bantuan yang sipatnya sosial, baik dari pemerintah daerah, provinsi maupun p

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru