PortalMiliter.com | Manado, — Dunia penegakan hukum di Sulawesi Utara kembali tercoreng. Dugaan kuat adanya permainan dan pembiaran terhadap praktik mafia BBM bersubsidi kian mencuat ke permukaan. Nama Rinaldi dan Wanti kini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai simbol gagalnya aparat dalam menegakkan supremasi hukum di daerah ini.
Instruksi tegas Gubernur Sulawesi Utara serta Kapolda Sulut untuk memberantas mafia BBM bersubsidi rupanya hanya sebatas ancaman di atas kertas. Faktanya, hingga kini jaringan mafia BBM masih bebas beroperasi, bahkan semakin berani menantang aparat hukum dengan modus yang semakin rapi.
Pada saat di konfirmasi melalui via WhatsApp Wanty membenarkan hal tersebut Bahwa Tangki muatan 16.000KL Miliknya yang akan di bawa ke Lolak, tidak lama pada saat di konfirmasi datang orang suruhan yang mengatakan, "Bro knk Bagimana ini, berapa so bro mo amankan, dengan hal ini jelas-jelas bahwa Semua bisa d atur",
Ketua DPW LSM Garda Timur Indonesia (GTI), Morthen Karundeng , mengecam keras lemahnya penegakan hukum dan meminta Kapolda Sulut untuk segera melakukan Penangkapan dan juga mengevaluasi terhadap jajaran Polres Minahasa yang di nilai terjadi pembiaran selama ini dan tidak mendengarkan instruksi dari bapak Gubernur dan Kapolda Sulut
> “Kami menilai penegakan hukum di tangan Rinaldi dan Wanti telah kehilangan arah. Jika aparat sudah ikut bermain, maka tidak heran mafia BBM bersubsidi di Sulut kebal hukum. Ini tamparan keras bagi aparat penegak hukum dan bukti bahwa instruksi pimpinan daerah tidak dijalankan dengan serius,” tegas morthen
Lebih lanjut, GTI menilai bahwa pembiaran terhadap kasus-kasus BBM ilegal akan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang justru sangat bergantung pada ketersediaan dan harga BBM bersubsidi.
> “Gubernur dan Kapolda harus menindak tegas aparat di bawah yang bermain mata dengan mafia BBM. Jangan hanya memberi ancaman di media, tapi buktikan dengan tindakan nyata,” tambahnya.
Publik kini menunggu langkah tegas dari Kapolda Sulut untuk menegakkan kembali wibawa hukum. Bila tidak, maka citra kepolisian akan terus menurun dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum
.jpg "Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Ke-39 Tahun Sidang 2025")
