Fakta ini menimbulkan kemarahan dan kecurigaan publik. Excavator yang seharusnya menjadi barang bukti justru keluar dari halaman kepolisian tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Lebih ironis, alat berat tersebut kembali digunakan untuk menunjang aktivitas tambang ilegal yang jelas-jelas merusak lingkungan dan melanggar hukum.
Setelah awak media melakukan konfirmasi ke pada kasat reskrim melalui pesan WhatsApp,kasat reskrim enggan memberi tanggapan ,pesan yang di kirim oleh awak media tidak di gubris
Publik pun bertanya keras: di mana komitmen pemberantasan PETI?
Apakah hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas? Ataukah ada kekuatan tertentu yang membuat aparat “tak berdaya” menghadapi pelaku PETI?
Keluarnya excavator dari halaman Mapolres Minahasa Tenggara tanpa proses hukum yang transparan menimbulkan dugaan serius adanya pembiaran, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pengkhianatan terhadap tugas penegakan hukum dan kepercayaan rakyat.
Masyarakat dan elemen kontrol sosial mendesak:
. Kapolres Minahasa Tenggara memberikan klarifikasi terbuka dan jujur kepada publik.
. Dilakukan pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keluarnya excavator tersebut
Negara tidak boleh kalah oleh penambang ilegal.
Jika alat berat PETI bisa keluar masuk halaman kantor polisi dengan mudah, maka wajar bila publik menilai hukum
sedang dipermainkan.
Penegakan hukum diuji di Minahasa Tenggara.
Rakyat menunggu: berani bersih, atau terus diam
( Morten )
