PortalMiliter.com | Sukabumi, – Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, secara tegas mempertanyakan transparansi total anggaran Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP yang dihimpun tim investigasi IWO Indonesia, total anggaran Disbudpora Kabupaten Sukabumi tahun ini mencapai Rp 3.013.237.000 (3,01 Miliar) yang terbagi ke dalam 196 paket kegiatan.
"Anggaran sebesar 3,01 Miliar dengan 196 paket ini harus dibuka secara transparan ke publik. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi," tegas Heriyadi kepada redaksi, Sabtu (26/09/2026).
Soroti 5 Paket Anggaran Janggal
Heriyadi mengungkapkan, dari total ratusan paket tersebut, terdapat 5 paket anggaran yang menjadi sorotan serius dan dinilai memiliki kejanggalan pada metode pengadaan serta nominalnya.
"Kami tidak akan rilis dulu nama 5 paket tersebut di media. Kami beri kesempatan kepada Disbudpora untuk menjelaskan secara terbuka. Kami sudah kantongi data lengkapnya, nilainya, metodenya, dan kejanggalannya," ujar Heriyadi.
Menurutnya, perbedaan mencolok terlihat pada metode pemilihan penyedia. Ratusan paket lain menggunakan metode Pengadaan Langsung dan E-Purchasing, namun 5 paket ini menggunakan metode yang berbeda. Selain itu, terdapat ketimpangan nilai yang sangat jomplang pada jenis kegiatan yang sama.
"Ada nilai yang sangat jomplang, ada yang 50 juta, ada yang 12 juta untuk jenis kegiatan yang sama. Ini yang kami pertanyakan asas keadilan dan transparansinya," jelasnya lagi.
Anggaran Non-Fisik Lebih Mendominasi
Bukan hanya soal 5 paket misterius tersebut, Tim Investigasi IWO Indonesia juga menemukan alokasi anggaran yang tidak proporsional. Lebih dari 64% atau sekitar Rp 1,86 Miliar dari total anggaran justru habis untuk belanja non-fisik.
Anggaran miliaran tersebut tersedot untuk fasilitas operasional seperti:
- Belanja makan dan minum rapat
- Sewa hotel
- Sewa kendaraan
- Perjalanan dinas
Sementara itu, alokasi untuk pembangunan fisik seperti lapangan olahraga yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan pemuda hanya mendapatkan porsi 35,6%.
Desakan IWO Indonesia dan Ancaman Laporan ke APH
Merespons temuan ini, DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga tuntutan utama kepada Disbudpora Kabupaten Sukabumi:
- Transparansi Penuh: Membuka data 196 paket anggaran senilai Rp 3,01 Miliar secara terbuka melalui website resmi dan papan informasi publik.
- Klarifikasi Khusus: Memberikan penjelasan komprehensif terkait metode dan besaran 5 paket anggaran yang menjadi sorotan.
- Pemerataan Anggaran: Menjelaskan kriteria penunjukan serta asas pemerataan alokasi anggaran kegiatan.
IWO Indonesia menegaskan tidak akan tinggal diam dan memberikan tenggat waktu yang ketat bagi pihak dinas untuk merespons temuan ini.
"Kami sebagai organisasi pers yang bernaung di bawah IWO Indonesia akan mengawal anggaran ini sampai tuntas. Jika tidak ada klarifikasi dalam 3x24 jam, kami akan layangkan surat resmi dan melaporkan temuan ini ke Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH)," pungkas Heriyadi. ( RED )
