Portal Militer.Com | Sukabumi – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya menjaga kualitas layanan kepada masyarakat di tengah penyesuaian anggaran tahun 2025. Penjelasan tersebut disampaikan DPPKB melalui surat resmi bernomor 900.1.1.4/888-Sekret/2026 tertanggal 18 Mei 2026, sebagai jawaban atas konfirmasi Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) DPD Kabupaten Sukabumi.
Dalam surat jawaban itu, DPPKB menyebut Program Bangga Kencana atau Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas utama. Fokus program diarahkan pada peningkatan pelayanan KB, percepatan penurunan stunting, penguatan Kampung Keluarga Berkualitas, hingga pembinaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia.
“Target konkret 2025 mencakup peningkatan peserta aktif KB, capaian akseptor MKJP, optimalisasi pendampingan keluarga berisiko stunting, serta penguatan data keluarga sebagai dasar intervensi,” tulis DPPKB dalam surat tersebut.
Efisiensi Anggaran, Layanan Tetap Jalan
Menjawab pertanyaan soal efisiensi anggaran, DPPKB menjelaskan tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Strategi yang dijalankan meliputi integrasi lintas sektor dengan OPD, kecamatan, desa, fasilitas kesehatan, dan mitra kerja. Peran penyuluh KB, kader, dan Institusi Masyarakat Pedesaan juga dioptimalkan.
Pendekatan digital turut dimanfaatkan untuk mempermudah pelaporan dan edukasi. DPPKB memastikan monitoring dan evaluasi diperkuat agar anggaran yang terbatas tetap efektif dan tepat sasaran. “Kami juga mendorong semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat agar program tetap berjalan,” demikian tertulis dalam jawaban resmi.
6.300 Kader TPK Dapat Dukungan Operasional
Terkait kader pendampingan keluarga, DPPKB merinci bahwa 6.300 kader TPK bekerja secara berjenjang melalui koordinasi DPPKB, penyuluh KB, pemerintah desa, hingga tim pendamping di lapangan. Tugas mereka mencakup pendampingan, edukasi, pemantauan, dan pelaporan sasaran keluarga secara berkala.
Sumber pendanaan operasional berasal dari APBN melalui program BKKBN dan APBD Kabupaten Sukabumi. DPPKB menyatakan terus berupaya memastikan dukungan operasional tersebut dimanfaatkan efektif untuk menunjang kegiatan di lapangan.
Genjot Akseptor MKJP Lewat Pelayanan Mobile
Untuk mencapai target akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), DPPKB menjalankan sejumlah strategi. Mulai dari edukasi dan sosialisasi manfaat MKJP, penguatan KIE melalui penyuluh dan kader, hingga pelayanan KB mobile dan pelayanan KB serentak di berbagai wilayah.
Kolaborasi dengan tenaga kesehatan, bidan, dan rumah sakit juga diperkuat, disertai pendampingan intensif kepada calon akseptor serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi. DPPKB mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar melihat MKJP sebagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan efisien untuk perencanaan keluarga jangka panjang.
Di akhir surat, DPPKB melampirkan daftar desa prioritas untuk pemantauan dan pendampingan keluarga berisiko stunting sesuai SK Bupati. DPPKB menegaskan komitmennya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, termasuk upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting demi mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas di Kabupaten Sukabumi. ( red )
.jfif "Rencana Warga Mangkrak : Dana Desa Dipotong, Kepala Desa Serba Salah")
